KPRI BARAKAT MANDIRI

BERITA ACARA PEMILIHAN PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA ( KPRI ) “BARAKAT MANDIRI“

2010-02-24T09:44:00.006+08:00

Pada hari Kamis tanggal Sebelas Februari Tahun Dua Ribu Sepuluh tahun buku 2009. Kami yang bertanda tangan dibawah ini atas Keputusan Rapat Anggota Tahunan tahun buku 2009 diberi tugas untuk memimpin sidang pemilihan Pengurus Koperasi tahun 2010-2012 dengan kesimpulan:

1 Metode pemilihan pengurus dilakukan degan menggunakan system Formatur Mutlak atau Sistem Pemilihan Langsung, proses pemilihannya berdasarkan Pasal 14 ART Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI)”Barakat Mandiri”

2 Tim Formatur yag dipilih anggota adalah

A. H. Anang Yusri (Ketua) dari unsur Pengawas

B. Magdalena (Sekretaris) dari unsur Anggota

C. Imam Suharjo dari unsur Pengurus lama

D. Rahmadi dari unsur Anggota

E. M. Nurdin dari unsur Anggota

3 Anggota memberikan kewenangan kepada Tim Formatur untuk memilih dan menetapkan :

a) Pengurus Koperasi 2010-2012

b) Pengawas Baru 2010-2012

4. Tim formatur akan bersidang untuk memilih dan menetapkan Pengurus Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Barakat Mandiri dan disampaikan kepada anggota Unit di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

Pimpinan Sidang

H. Anang Yusri.... Imam Suharjo..... Maghdalena

BERITA ACARA RAPAT ANGGOTA TAHUNAN TB 2009

2010-02-24T09:36:00.007+08:00

Pada hari Kamis tanggal Sebelas Februari Tahun Dua Ribu Sepuluh bertempat di Aula Barakat Pemda Martapura, jam delapan sampai dengan dua sore telah dilaksanakan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2009, Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Barakat Mandiri, yang hasil rapat dimaksud dicatat dalam Notulen Rapat sebagai berikut :

A. Kehadiran Peserta Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2009

Jumlah peserta rapat yang diundang :

Pejabat Umum : 19 Orang

Pengurus : 3 Orang

Pengawas : 3 Orang

Anggota : 305 Orang

Jumlah : 330 Orang

Jumlah Peserta rapat yang hadir :

Pejabat umum : 19 Orang

Pengurus : 3 Orang

Pengawas : 3 Orang

Anggota : 270 Orang

Jumlah : 295 Orang

B. Upacara Pembukaan

1. Pembukaan

2. Sepatah Kata Ketua Koperasi Pegawai Republik Indonesia ( KPRI ) “ Barakat Mandiri “Korpri Kab. Banjar

3. Sambutan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mewnengah Kabupaten Banjar.

4. Pengarahan Bupati Banjar sekaligus membuka secara resmi Rapat Anggota Tahunan keempat Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten Banjar Tahun Buku 2009.

5. Penyerahan Penghargaan kepada:

· Simpanan Terbanyak

1. Bupati Banjar Ir. H. Gt. Khairul Saleh, MM

2. Imam Suharjo

3. Ir.Hj. Chandra Dewi

4. Rina Yulianti, SE

5. Syarifah Muzlaiha

· Partisipasi Usaha terbanyak:

1. Magdalena, Dinas BUDPARPORA

2. Siti Zainab, Cabang Dinas Astambul

3. Siti Saniah, Kel. Murumg Keraton

4. Rohansyah, SDN Simpang Empat 3

5. Aliansyah, SMUN 1 Martapura

6. Doa

7. Penutup/ Istirahat.

C. Acara Rapat Anggota Tahunan Tahun 2009

Rapat dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim oleh Ketua KPRI Barakat Mandiri.

a. Secara ahlamasi anggota menyetujui RAT dipimpin oleh Imam Suharjo dengan Sekretaris Chandra Dewi.

b. RAT sah untuk dilaksanakan karena memenuhi quorum

c. Tata tertib RAT disahkan, secara aklamasi

d. Susunan acara RAT disahkan, secara aklamasi

e. Notulen RAT 2008 disahkan, secara aklamsi

f. Laporan kerja pengurus dan perhitungan rugi laba tahun 2009 tidak perlu dibacakan

g. Laporan kerja badan pengawas tahun 2009 tidak perlu di bacakan.

D. Keputusan RAT Tahun Buku 2009

a. Rapat menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus

b. Rapat menyetujui Laporan Pertanggung Jawaban Pengawas

c. Rapat menyetujui SHU tahun buku 2009 sebesar Rp. 459.046.784

SHU dibagi sesuai ketentuan anggaran dasar, khusus untuk pembagian SHU anggota yakni jasa simpanan dan jasa usaha dibagi pada bulan ramadhan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

d. Rapat telah menetapkan Rancangan Rencana kerja (RK) dan Renccana Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (RAPBK) Tahun Buku 2010 menjadi Rencana Kerja (RK) dan Anggaran Pendapatan Belanja Koperasi (APBK) Tahun Buku 2010

e. Pengurus dapat melaksanakan usaha baru dan pembelian asset dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan Pengawas KPRI “Barakat Mandiri” yang diberi mandat mewakili anggota

f. Pembuatan buku simpanan anggota sebagai pegangan masing-masing anggota untuk memudahkan anggota mengetahui jumlah simpanannya.

g. Pemberian Pinjaman Tanpa Bunga pada akhir bulan setiap tanggal 20 keatas maksimal Rp. 200.000 dan dana yang tersedia sebesar Rp. 10.000.000,-.

h. Dengan diterimanya LPj Pengurus dan Pengawas KPRI “Barakat Mandiri” maka selanjutnya Pengurus dan Pengawas KPRI “Barakat Mandiri” tahun 2007-2009 dinyatakan demisioner

Martapura, 21 Februari 2010

Pimpinan Rapat

Pertanyaan-pertanyaan

Termin I tentang pandangan LPj

1. Bapak Surasto dari Disperindag

Mengapa ada perbedaan Jumlah Simpanan Pokok di Neraca dengan Jumlah Anggota, anggota pada saat ini adalah 2.030 orang, jadi 2.030 x Rp. 50.000,- = Rp. 101.500.000,- dan dineraca tercatat Rp. 101.765.000,-?

Jawab :

Simpanan Pokok yang tercatat di Neraca memang benaR. Hal itu dikarenakan ada Anggota yang keluar, masuk atau pension tetapi simpanannya belum dikeluarkan atau diambil

2. Dra. Rahmah dari MTSn 2 Gambut

Jumlah Anggota kita 2.030 orang sedang yang hadir hanya 250 orang lebih. Yang ditanyakan mengenai uang transport untuk anggota yang tidak hadir?

Jawab :

Kita menyampaikan sesuai apa yang telah disepakati, bagi yang tidak hadir tidak mendapat uang transport

3. Bapak Rahmadi dari Dinas PU

Mengapa Sumbangan Kematian setiap orang yang menerima berbeda-beda?

Jawab :

Subangan Kematian setiap orang yang menerima berbeda karena disesuaikan dengan jumlah Anggota pada saat itu.

4. Syaifullah Effendi, Sekcam Martapura Kota

Mengapa nama beliau tidak tercantum pada setiap RAT sehingga tidak pernah mendapatkan undangan RAT dan mengapa hal-hal seperti ini tidak pernah diberi tahu?

Jawab :

Nama bapak Syaifullah Effendi ada di Kecamatan Sungai Tabuk dalam pelaksanaan RAT undangan di serahkan kepada ketua kelompok masing-masingkemudian Ketua kelompok yang akan mengkoordinasiklan kepada anggotanya dan Ketua berhak menunjuk siapa Anggota yang akan menghadiri undangan RAT

5. Aliansyah dari Kecamatan Beruntung Baru

- Mengapa setiap RAT Anggota tidak diberitahu jumlah simpanannya disarankan di buatkan semacam rekening Koran?

- Mengapa sumbangan sukarela tiap tahun menurun, apakah kurang rangsangan terhadap anggota?

Jawab :

- Simpanan Anggota ada di tampilkan di buku I RAT, berhubung tebal maka tidak setiap kelompok dapat karena akan memakan banyak biaya percetakan

- Rangsangan sudah diberikan seperti pemberian hadiah kepada anggota berpartisipasi

6. H. M. Syarwani

- Mengapa Dana Sosial tidak disumbangkan untuk dana kematian?

- Minta penjelasan Dana Sosial untuk apa saja?

Jawab :

Dana Sosial diperuntukkan untuk HUT Korpri, Hari Gerakan Koperasi dengan mengikuti pasar murah, dan pameran-pameran guna promosi KPRI Barakat Mandiri.

7. Mengapa sumbangan sukarela tiap tahun menurun, apakah kurang rangsangan dari Diperta

8. M. Nurdin Dari Bapeluh

Mengapa anggota Bapeluh yang hadir sangat sedikit dan mengapa nama M. Nurdin ada di Kecamatan Martapura Barat?

Jawab :

Anggota dibagi perkelompok kecamatan dan dinas untuk Bapeluh tetapi tugasnya di kecamatan maka di masukkan ke kelompok kecamatan dimana dia ditugaskan.

9. M. Ikkhsan dari Dinas PU

Hamper 80 % pekerjaan pengadaan di dapatkan dari . hendaknya ada promosi ke instansi lain karena di dinas lain juga ada dan banyak sekali proyek pengadaan?

Jawab :

Dalam RAT ini dipromosikan agar dapat dinas-dinas bias bekerjasama dengan koperasi dalam pengadaan misalkan pengadaan ATK dansebagainya,

10. Budiansyah dari Dishut

Mengajukan saran agar Rapat Anggota Tahunan dilaksanakan pada hari libur dan dilaksanakan di lapangan terbuka!

Termin II Tentang Penetapan dan Pengesahan SHU

1. M. Husaini Subli dari SDN Simp Empat

· Menyetujui RAPBK 2010

· Menyetujui kenaikan gaji karyawan

· Meminta agar di buatkan Buku Anggota, sehingga Anggota dapat melihat berapa simpanan-simpanannya.

RAPAT ANGGOTA TAHUNAN VI TB. 2009

2010-02-18T12:06:00.003+08:00

Sebagai mana kita ketahui bersama bahwa Rapat Anggota Tahunan adalah merupakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi yang pelaksanaannya dilakukan sepenuhnya oleh Pengurus, sehubungan dengan hal tersebut pada hari Kamis Tanggal 11 Februari 2010 Pengurus telah menyampaikan laporan pertanggung jawaban atas tugas yang diamanahkan oleh anggota sebagaimana yang tertuang dalam program kerja dan RAPBK tahun buku 2009.

Pada pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2009 ini materi/agenda yang akan disampaikan dan dibahas adalah sebagai berikut ;

▪ Laporan Pertanggung Jawaban pengurus (LPJP) atas semua kegiatan yang dilaksanakan selama Tahun Buku 2009

▪ Penyampaian dan pembahasan Rancangan Program Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan Dan Belanja Koperasi (RAPBK) tahun 2010 untuk dibahas dan ditetapkan menjadi program kerja 2010

▪ Laporan pertanggung jawaban pengawas yang merupakan hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap kinerja pengurus selama tahun buku 2009

Pada laporan Keuangan Tahun Buku 2009 ini, atas laporan Keuangan tersebut telah diAudit oleh Auditor Akuntan Publik KJA “AINUN” dari hasil Auditor tersebut laporan Keuangan Tahun Buku 2009 menyajikan secara W A J A R dalam semua hal yang material.

Berhubung masa kerja Pengurus dan Pengawas pada RAT keenam ini telah habis maka akan diadakan pemilihan Pengurus Pengawas baru periode 2010-2013.

Data perkembangan KPRI “Barakat Mandiri” Korpri Kab. Banjar tahun 2009 secara singkat dapat diuraikan sebagai berikut :

- Organisasi

1. Keanggotaan.

Anggota koperasi kita sampai pada posisi 31 Desember 2009 berjumlah 2030 orang, tahun buku 2008 sebanyak 1922 orang, terjadi kenaikan 108 orang atau 5,6%.

Manajer.

Pada tahun 2009 koperasi telah mengangkat Manajer yang tugasnya mengelola usaha koperasi.

- Kegiatan Usaha.

a) Unit usaha Simpan Pinjam (USP)

▪ USP Modal Sendiri.

Volume usaha simpan pinjam meningkat disbanding TB 2008 dengan volume usaha pada tahun 2008 sebesar Rp. 540.000.000,- dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.105.522.003,-. Meningkat sebesar 104,7%

▪ USP Kerja sama dengan pihak perbankan.

Pada tahun 2009 melaksanakan kerjasama kredit anggota dengan bank :

1. Bank Syariah Mandiri : Rp. 2.500.000.000

2. Bank Muamalat : Rp. 3.000.000.000

3. Bank Mandiri : Rp. 2.420.000.000 +

Jumlah : Rp. 7.920.000.000

Bagi hasil yang diperoleh tahun 2009 sebesar Rp. 363.142.977,- meningkat sebesar 40,89% dari tahun 2008 sebesar Rp. 257.739.714,-

b) Unit Usaha Barang & Sembako

Ditahun 2009 volume usaha ini sebesar Rp. 1.016.649.590,- dan tahun 2008 sebesar Rp. 658.204.135,- jadi ada peningkatan sebesar Rp. 358.444.855,- atau naik 54,45%.

c) Unit usaha tambang dan rekanan.

Ditahun 2009 unit usaha ini memperoleh pendapatan sebesar :

1. Tambang Rp. 179.126.150,-

2. Rekanan Rp. 13.389.794,- +

Rp. 192.515.944

Ditahun 2008 :

1. Tambang Rp. 136.506.000,-

2. Rekanan Rp. 40.160.814,- +

Rp. 176.666.814,-

Usaha ini meningkat 8.97%.

3. Permodalan.

Uraian

2008

(Rp)

2009

(Rp)

Kewajiban

Modal Sendiri

Total Asset / Harta

S H U

10.972.637.613,-

973.261.313,-

11.945.898.926,-

331.381.127

16.352.203.773,-

1.388.125.500,-

17.740.329.281,-

459.046.784,-

48,97

42,62

48,50

38,52

4. Lainnya.

a). Unit usaha fotocopy dan ATK

Volume usaha 2008 sebesar Rp. 208.178.975,- dan tahun 2009 Rp 228.741.875,- naik sebesar Rp. 20.562.900,- atau naik 9,8%.

Dari hasil kegiatan Koperasi selama tahun 2009 secara umum terjadi peningkatan yang cukup menggembirakan, hal ini disebabkan adanya kepercayaan yang tinggi terhadap koperasi, baik oleh anggota, Pemerintah, dan Perbankan.

Kondisi ini memberikan peluang bagi kita untuk mengembangkan usaha yang lebih luas lagi untuk kepentingan anggota lebih optimal selanjutnya pada RAT VI ini diprogramkan usaha baru sebagai berikut :

1. Usaha penjualan tiket dan biro perjalanan wisata.

2. Usaha percetakan dan digital printing.

Kami mohon dukungan dari semua anggota.

Demikian di sampaikan sekilas perkembangan kegiatan koperasi kita yang telah kami kelola dan laksanakan ditahun 2009, dan ucapan terima kasih yang tak terhingga tidak lupa kami ucapkan kepada :

Bupati Banjar, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah Banjar yang juga selaku penasehat yang banyak sekali memberikan dukungan, bantuan dan iklim yang kondisif terhadap kemajuan khususnya koperasi kita.
Kepala Dinas Perindagkop Kab. Banjar beserta seluruh jajarannya yang banyak memberikan bantuan khususnya tentang teknis perkoperasian dari segala aspek.
Bapa-bapak/Ibi-Ibu kepala Dinas/Instansi, Kabag dilingkungan Sekretariat serta pimpinan SKPD lingkup Pemerintahan Kabupaten Banjar yang secara langsung memberikan partisifasi, dukungan atas pengelolaan pengelola koperasi kita.
Bapak-bapak/Ibu-ibu/Sdra (i) pimpinan BSM KCP Martapura, Bank Muamalat Banjarmasin, Bank Mandiri Banjarmasin, CV. Sekar Taji, PT.INTAN PERKASA. serta pihak ke-III lainnya, serta semua pihak yang membantu kemajuan koperasi kita sekali lagi kami ucapkan terima kasih.
Rekan-rekan Pengawas,Pengurus dan seluruh karyawan (i) yang banyak dan sangat membantu sehingga koperasi kita dapat mencapai hasil yang cukup maksimal seperti sekarang ini, serta dan
Kepada seluruh anggota KPRI “Barakat Mandiri” Korpri Kab. Banjar kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas amanah, kritik, saran, dukungan dan partisifasi aktifnya untuk kemajuan koperasi ini.

Demikian kami sampaikan, terima kasih atas segala perhatiannya.

SEJARAH KPRI BARAKAT MANDIRI

2009-04-16T14:10:00.000+08:00

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan untuk mensejahterakan anggotanya.

Menurut Undang-undang No. 25 tahun 1992 Pasal 4 dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut:

· Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya

· Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

· Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko-gurunya

Atas dasar Undang Undang RI tersebut dan sebagai amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 khususnya pasal 33 (1), maka dibentuklah Koperasi Pegawai Negeri Republik Indonesia (KPRI) BARAKAT MANDIRI dengan motto : MANDIRI DAN TERPERCAYA. Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten Banjar didirikan pada tanggal 10 September 2003 melalui Rapat Anggota Pendirian Koperasi oleh 42 (empat puluh dua) orang pendiri yang diprakarsai dan difasilitasi oleh Dewan Pengurus Cabang (DPC) Korpri Kabupaten Banjar, kemudian mendapat pengesahan Badan Hukum Koperasi oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Banjar pada tanggal 3 November 2003 dengan No : 518/06/BH/KOP/PERINDAGKOP. KPRI “Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten Banjar beralamat di Jl.Jend. A Yani No.2 Km. 40 (Komp.Perkantoran Setda Banjar) Kelurahan Keraton Martapura.Telp (0511) 7470303.

Dalam upaya untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para anggota sebagai amanat pendirian koperasi, maka ditetapkan visi dan misi sebagai cara pandang jauh ke depan kemana KPRI BARAKAT MANDIRI harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif dengan melaksanakan sesuatu kegiatan yang terarah.

Adapun visi dan misi KPRI BARAKAT MANDIRI adalah :

VISI : MENJADI KOPERASI YANG MANDIRI, DEMOKRATIS DAN BERKEADILAN

MISI : BEKERJA PROFESIONAL UNTUK KESEJAHTERAAN ANGGOTA

Sejahtera dalam konteks ini memang tidak selalu bermakna serba berada. Sejahtera perlu dipahami sebagai sikap berkecukupan dalam segala keadaan. Koperasi ingin mewujudkan kesejahteraan dengan memberikan pelayananan yang profesional untuk memenuhi kebutuhan anggota, sehingga keberadaan koperasi mempunyai manfaat yang besar bagi setiap anggotanya.

Dalam menjalankan misinya, KPRI BARAKAT MANDIRI menetapkan suatu tujuan yang berkaitan dengan bidang usahanya yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota melalui Usaha Simpan Pinjam, Pengadaan Barang dan Jasa lainnya. Untuk mewujudkan tujuan tersebut maka dibuat 5 strategi yang akan digunakan sebagai dasar untuk membuat Rencana Kerja.

Kelima strategi tersebut adalah :

1. Tingkatkan profesionalisme dan Kinerja Karyawan dan Pengurus Koperasi

2. Tingkatkan Pengetahuan Anggota

3. Tingkatkan Usaha dan Pelayanan pada Unit Simpan Pinjam

4. Tingkatkan Usaha pada Unit Barang

5. Kembangkan Usaha bidang Jasa dan Usaha lainnya

ANGGARAN DASAR KOPERASI

2009-04-16T14:09:00.001+08:00

ANGGARAN DASAR ( AD )

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
“BARAKAT MANDIRI”

BAB I
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) "BARAKAT MANDIRI" Korpri Kabupaten Banjar atau disingkat KPRI "BARAKAT MANDIRI" dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi.

2. Koperasi ini berkedudukan di Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Banjar dengan alamat :

a. Jalan : Jenderal Ahmad Yani Km. 40 No. 2 Martapura

b. Kecamatan : Martapura

c. Kabupaten : Banjar

d. Propinsi : Kalimantan Selatan

3. Koperasi dapat membuka, cabang/perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.:

4. Koperasi dapat membuka cabang/perwakilan baik di dalam maupun di luar negeri atas persetujuan dan keputusan Rapat Anggota.

BAB II
LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

Koperasi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta berdasarkan atas azas kekeluargaan.

Pasal 3

1. Koperasi melakukan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip Koperasi yaitu :

a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka;

b. Pengelolaan dilakukan secara demokratis;

c. Pembagian SHU dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing – masing anggota;

d. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal;

e. Kemandirian;

f. Melaksanakan pendidikan perkoperasian bagi anggota;

g. Kerjasama antar Koperasi.

2. Koperasi sebagai badan usaha dalam melaksanakan kegiatannya yang mengorganisir pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya ekonomi para anggotanya atas dasar prinsip-prinsip Koperasi seperti tersebut pada ayat (1) di atas dan kaidah-kaidah usaha ekonomi.

BAB III
TUJUAN DAN USAHA

Pasal 4

Tujuan didirikan Koperasi - ini adalah untuk :

1. Meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat daerah kerja pada umumnya;

2. Menjadi gerakan ekonomi rakyat serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional.

Pasal 5

1. Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud Pasal (4), maka Koperasi menyelenggarakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan kegiatan usaha anggota, sebagai berikut :

a. Simpan Pinjam

b. Perdagangan dan Jasa

c. Rekanan

d. Telekomunikasi

e. Percetakan, foto copy dan Alat tulis kantor (ATK)

f. Agrobisnis

g. Transportasi

h. Developer

i. Pertambangan

2. Dalam hal terdapat kelebihan kemampuan pelayanan kepada anggota, Koperasi dapat membuka peluang usaha dengan non anggota.

3. Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (2) Koperasi dapat melakukan kerjasama dengan Koperasi dan Badan Usaha lainnya, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia.

4. Koperasi harus menyusun Rencana Kerja Jangka Panjang (bussiness plan) dan Rencana Kerja Jangka Pendek (tahunan) serta Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi dan disahkan oleh Rapat Anggota.

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 6

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota Koperasi

a. Warga Negara Indonesia;

b. Memiliki kesinambungan kegiatan usaha dengan kegiatan usaha Koperasi;

c. Memiliki kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum;

d. Bersedia membayar Simpanan Pokok sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dan Simpanan Wajib yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Keputusan Rapat Anggota;

e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan yang berlaku dalam Koperasi;

f. Penasehat, Pengurus dan anggota Korpri di lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar;

Pasal 7

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi, Simpanan Pokok telah dilunasi dan yang bersangkutan didaftar dan telah menandatangani Buku Daftar Anggota Koperasi;

2. Pengertian keanggotaan sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas termasuk para pendiri

3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan kepada siapapun dengan cara apapun-,

4. Koperasi secara terbuka dapat menerima anggota lain sebagai Anggota Luar Biasa;

5. Anggota Luar Biasa adalah mereka yang berstatus sebagai Warga Negara Asing (WNA) atau Warga Negara Indonesia (WNI) yang bermaksud menjadi anggota dan memiliki kepentingan kebutuhan dan kegiatan ekonomi yang diusahakan oleh Koperasi, namun tidak dapat memenuhi semua syarat sebagai anggota;

6. Tata cara penerimaan Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud ayat (4) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 8

Setiap anggota berhak :

a. Memperoleh pelayanan dari Koperasi;

b. Menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c. Memiliki hak suara yang sama;

d. Memilih dan dipilih menjadi Pengurus;

e. Mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

f. memperoleh bagian Sisa Hasil Usaha

Pasal 9

Setiap anggota mempunyai kewajiban :

a. membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atas keputusan Rapat Anggota;

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;

c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

d. memelihara serta menjaga nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 10

1. Bagi anggota yang meskipun telah melunasi pembayaran Simpanan Pokok, tetapi secara formal belum sepenuhnya melengkapi persyaratan administratif, belum menandatangani Buku Daftar Anggota diterima dan atau belum membayar Simpanan Wajib dan lain-lain sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga berstatus sebagai Calon Anggota;

2. Calon anggota memiliki hak-hak :

a. memperoleh pelayanan dari Koperasi;

b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

3. Setiap calon anggota mempunyai kewajiban :

a. membayar Simpanan Wajib sesuai ketentuan yang diputuskan Rapat Anggota;

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi;

c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

d. memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 11

1. Setiap Anggota Luar Biasa memiliki hak :

a. memperoleh pelayanan dari Koperasi;

b. menghadiri dan berbicara dalam Rapat Anggota;

c. mengajukan pendapat, saran dan usul untuk kebaikan dan kemajuan Koperasi;

2. Setiap Anggota Luar Biasa mempunyai kewajiban :

a. membayar Simpanan Pokok menurut ketentuan di dalam Anggaran Dasar dan membayar Simpanan Wajib sesuai dengan keputuskan Rapat Anggota;

b. berpartisipasi dalam kegiatan usaha Koperasi ;

c. mentaati ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota dan ketentuan lainnya yang berlaku dalam Koperasi;

d. Memelihara nama baik dan kebersamaan dalam Koperasi.

Pasal 12

1. Keanggotaan berakhir, apabila :

a. anggota meninggal dunia;

b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah;

c. berhenti atas permintaan sendiri; atau

d. diberhentikan oleh Pengurus karena tidak memenuhi lagi persyaratan keanggotaan dan atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan lain yang berlaku dalam Koperasi.

2. Anggota yang diberhentikan oleh pengurus dapat meminta pertimbangan kepada Rapat Anggota.

3. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib anggota yang diberhentikan oleh Pengurus, dikembalikan sesuai dengan ketentuan Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB V
RAPAT ANGGOTA

Pasal 13

1. Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi.

2. Rapat Anggota Koperasi dilaksanakan untuk menetapkan :

a. Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan atau Perubahannya;

b. kebijaksanaan umum di bidang organisasi manajemen usaha dan permodalan Koperasi-,

c. pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengurus dan Pengawas;

d. rencana Kerja, Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi Berta pengesahan laporan keuangan;

e. pengesahan Pertanggung jawaban Pengurus dan Pengawas dalam
pelaksanaan tugasnya;

f. pembagian Sisa Hasil Usaha;

g. penggabungan, peleburan, pembagian dan pembubaran Koperasi.

3. Rapat Anggota dilakukan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

4. Rapat Anggota dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan yang pengaturannya ditentukan dalam Anggaran Rumah Tangga.

5. Rapat Anggota Koperasi terdiri dari :

a. Rapat Anggota Tahunan (RAT)

b. Rapat Anggota Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan
Belanja (RARK dan RAPB)

c. Rapat Anggota Khusus (RA Khusus)

d. Rapat Anggota Luar Biasa (RALB)

Pasal 14

1. Rapat Anggota Bah jika dihadiri lebih dari '/2 (satu per dua) dari jumlah anggota Koperasi dan disetujui oleh lebih dari '/2 (satu per dua) bagian dari jumlah anggota yang Nadir, kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini

2. Apabila quorum sebagaimana dimaksud ayat (1) di atas tidak tercapai, maka Rapat Anggota tersebut ditunda untuk waktu paling lama 7 (tujuh) hari, untuk rapat kedua dan diadakan pemanggilan kembali kedua kati.
(3) Apabila pada rapat kedua sebagaimana dimaksud ayat (2) di atas quorum tetap belum tercapai, maka rapat anggota tersebut dapat dilangsungkan dan keputusannya sah serta mengikat bagi semua anggota, bila dihadiri sekurang¬kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah anggota dan keputusan disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.
(4) Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 15

1. Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

2. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir

3. Dalam hal dilakukan pemungutan suara, setiap anggota mempunyai hak satu suara.

4. Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada anggota yang lain, yang hadir pada Rapat Anggota tersebut.

5. Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup, kecuali mengenai diri orang, dilakukan secara tertutup.

6. Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

7. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 16

Tempat, acara, tata tertib dan bahan materi Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota.

Pasal 17

1. Rapat Angota diselenggarakan oleh Pengurus Koperasi kecuali Anggaran Dasar menentukan lain;

2. Rapat Anggota dapat dipimpin langsung oleh Pengurus Koperasi dan atau oleh Pimpinan Sidang dan Sekretaris Sidang yang dipilih dalam Rapat Anggota tersebut;

3. Pemilihan Pimpinan dan Sekretaris Sidang dipimpin oleh Pengurus Koperasi dari anggota yang hadir, yang tidak menyangkut jabatan Pengurus, Pengawas dan Pengelola atau karyawan Koperasi;

4. Setiap Rapat Anggota harus dibuat Berita Acara Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Pimpinan dan Sekretaris Rapat;

5. Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang telah ditandatangani oleh Pimpinan dan Sekretaris Rapat menjadi bukti yang sah terhadap semua anggota Koperasi dan Pihak Ketiga;

6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diperlukan, jika Berita Acara rapat tersebut dibuat oleh Notaris;

Pasal 18

1. Rapat Anggota Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sesudah tutup tahun buku, kecuali ada pengaturan lain dalam Anggaran Dasar

2. Rapat Anggota Tahunan membahas dan mengesahkan :

a. Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus (LPJP) atas pelaksanaan tugasnya;

b. Neraca dan perhitungan laba-rugi tahun buku yang berakhir 31 Desember:

c. Penggunaan dan pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU);

d. Pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Pengawas dalam satu tahun buku.

3. Rapat Anggota, Rapat Rencana Kerja dan Rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja membahas dan mengesahkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi juga harus dilaksanakan tiap tahun buku, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku/anggaran yang bersangkutan dilaksanakan, yang diajukan oleh Pengurus dan Pengawas.

4. Apabila Rapat Anggota, Rapat Rencana Kerja dan Rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja seperti tersebut pada ayat (3) di atas belum mampu dilaksanakan oleh Koperasi karena alasan objektif dan rasional seperti efiseinsi maka :

a. Rapat Anggota, Rapat Rencana Kerja dan Rapat Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilaksanakan bersamaan dengan Rapat Anggota Tahunan dengan acara tersendiri, dengan ketentuan Rapat Anggota Tahunan tersebut harus dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku;

b. Selama Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja belum disahkan oleh Rapat Anggota dalam pelaksanaan tugasnya Pengurus berpedoman pada Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun sebelumnya yang telah mendapat persetujuan Rapat Anggota;

c. Pengaturan selanjutnya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 19

Rapat Anggota Khusus diadakan untuk :

1. Mengubah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Koperasi, dengan ketentuan :

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

b. keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

2. Membubarkan, penggabungan, peleburan dan pemecahan Koperasi, dengan ketentuan :

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota;

b. keputusannya sah apabila disetujui oleh sekurang-kurangnya 1/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota yang hadir;

3. Pemberhentian, pemilihan dan pengangkatan Pengurus dan Pengawas dan harus dihadiri oleh lebih 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota;

Ketentuan dan pengaturan lebih lanjut diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus.

Pasal 20

1 Rapat Anggota Luar Biasa dapat diselenggarakan apabila dipandang sangat diperlukan adanya keputusan, yang wewenangnya ada pada Rapat Anggota dan tidak dapat menunggu dilaksanakan Rapat Anggota biasa seperti diatur pada Pasal (18) di atas;

2 Rapat Anggota Luar Biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas dapat diadakan apabila :

a. Ada permintaan paling sedikit 20 % dari jumlah anggota, dan atau

b. Atas keputusan Rapat Pengurus atau keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas dan atau

c. Dalam hal keadaan sangat mendesak untuk segera memperoleh keputusan Rapat Anggota;

d. egara dalam keadaan bahaya atau perang, tidak memungkinkan diadakan Rapat Anggota biasa dan Rapat Anggota khusus seperti tersebut pada Pasal (19) di atas.

3 Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) sah dan keputusan mengikat seluruh anggota, apabila :

a. harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/2 (satu per dua) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui oleh 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

b. untuk maksud pada ayat (2,d) di atas, harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/5 (satu per lima) dari jumlah anggota dan keputusannya disetujui 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir;

4 Ketentuan dan pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VI

PENGURUS

Pasal 21

1. Pengurus Koperasi dipilih dari dan oleh anggota dalam Rapat Anggota.

2. Persyaratan untuk dapat dipilih menjadi Pengurus, sebagai berikut :

a. Mempunyai kemampuan pengetahuan tentang perkoperasian, kejujuran, loyal dan berdedikasi terhadap Koperasi;

b. Mempunyai ketrampilan kerja dan wawasan usaha Berta semangat kewirausahaan:

c. Sudah menjadi anggota Koperasi sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun;

d. Antar Pengurus tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga;

e. Belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun, terlibat organisasi terlarang seperti diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

3. Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

4. Anggota Pengurus yang telah diangkat dicatat dalam Buku Daftar Pengurus.

5. Anggota Pengurus yang masa jabatannya telah berakhir dapat dipilih kembali untuk masa jabatan berikutnya, apabila yang bersangkutan berprestasi bagus dalam mengelola Koperasi.

6. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Pengurus, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji di depan Rapat Anggota.

7. Tata cara pemilihan, pengangkatan, pemberhentian dan janji/sumpah Pengurus diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22

1. Jumlah Pengurus sedikitnya 3 (tiga) orang dan paling banyak terdiri dari 5 (lima) orang.

2. Pengurus terdiri dari unsur :

a. Ketua;

b. Sekretaris;

c. Bendahara;

3. Susunan Pengurus Koperasi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi;

4. Pengurus dapat mengangkat Direksi atau Manajer yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha Koperasi;

5. Apabila Koperasi belum mampu mengangkat Direksi/Manajer, maka salah satu dari Pengurus dapat bertindak sebagai Direksi/Manajer Koperasi dan Pengurus yang bersangkutan harus melepaskan sementara jabatannya sebagai Pengurus;

6. Peraturan lebih lanjut tentang susunan, tugas pokok, wewenang dan tanggung jawab dan tara cara Pengurus dan Pengawas diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

Pasal 23

Tugas dan kewajiban Pengurus adalah :

1. Menyelenggarakan dan mengendalikan usaha Koperasi;

2. Melakukan seluruh perbuatan hukum atas nama Koperasi;

3. Mewakili Koperasi di dalam dan diluar Pengadilan;

4. Mengajukan Rencana Kerja, Anggaran Pendapatan dan Belanja Koperasi;

5. Menyelenggarakan Rapat Anggota serta mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepengurusannya;

6. Memutuskan penerimaan anggota barn, penolakan anggota serta pemberhentian anggota;

7. Membantu pelaksanaan tugas pengawasan dengan memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti yang diperlukan;

8. Memberikan penjelasan dan keterangan kepada anggota mengenai jalannya organisasi dan usaha Koperasi;

9. Memelihara kerukunan diantara anggota dan mencegah segala hal yang menyebabkan perselisihan;

10. Menanggung kerugian Koperasi sebagai akibat karena kelalaiannya, dengan ketentuan :

a. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kelalaian seorang atau beberapa anggota Pengurus, maka kerugian ditanggung oleh anggota Pengurus yang bersangkutan;

b. jika kerugian yang timbul sebagai akibat kebijaksanaan yang telah diputuskan dalam Rapat Pengurus, maka semua anggota Pengurus tanpa kecuali menanggung kerugian yang diderita Koperasi.

11. Menyusun ketentuan mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab anggota Pengurus Berta ketentuan mengenai pelayanan terhadap anggota;

12. meminta jasa audit kepada Koperasi Jasa Audit dan atau Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi dan biaya audit tersebut dimasukkan dalam Anggaran Biaya Koperasi.

13. Pengurus atau salah seorang yang ditunjuknya, berdasarkan ketentuan yang berlaku dapat melakukan tindakan hukum yang bersifat pengurusan dan pemilikan dalam batas-batas tertentu berdasarkan persetujuan tertulis dari keputusan Rapat Pengurus dan Pengawas Koperasi dalam hal-hal sebagai berikut :

a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Koperasi, dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi;

Membeli, menjual atau dengan cara lain memperoleh atau melepaskan hak atas barang bergerak milik Koperasi dengan jumlah tertentu, yang ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus Koperasi.

Pasal 24

Pengurus mempunyai hak :

1. Menerima imbalan jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

2. Mengangkat dan memberhentikan Direksi/Manajer dan Karyawan Koperasi;

3. Membuka cabang/perwakilan usaha baik didalam maupun diluar negeri sesuai dengan keputusan Rapat Anggota;

4. Melakukan upaya-upaya dalam rangka mengembangkan usaha;

5. Meminta laporan Direksi / Manajer secara berkala dan sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 25

1. Pengurus dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatannya berakhir apabila terbukti :

a. melakukan kecurangan atau penyelewengan yang merugikan usaha dan keuangan dan nama baik Koperasi;

b. tidak mentaati ketentuan Undang-Undang Perkoperasian beserta Peraturan dan Ketentuan Pelaksanaannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Keputusan Rapat Anggota;

c. sikap maupun tindakannya menimbulkan akibat yang merugikan bagi Koperasi khususnya dan gerakan Koperasi pada umumnya;

d. melakukan dan terlibat dalam tindak pidana lain terutama di bidang ekonomi dan keuangan dan tindak pidana lain yang telah diputus oleh Pengadilan.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhenti sebelum masa jabatan berakhir, Rapat Pengurus dengan dihadiri wakil Pengawas dapat mengangkat penggantinya dengan cara :

a. menunjuk salah seorang Pengurus untuk merangkap jabatan tersebut;

b. mengangkat dari kalangan anggota untuk menduduki jabatan Pengurus tersebut.

3. Pengangkatan pengganti Pengurus yang berhenti sebagaimana dimaksud ayat (2) harus dipertanggungjawabkan oleh Pengurus dan disahkan dalam Rapat Anggota berikutnya.

BAB VII
PENGAWAS

Pasal 26

1. Pengawas dipilih dari dan oleh Anggota dalam Rapat Anggota.

2. Yang dapat dipilih menjadi Pengawas adalah anggota yang memenuhi syarat sebagai berikut :

a. mempunyai pengetahuan tentang perkoperasian, pengawasan dan akuntansi, jujur dan berdedikasi terhadap Koperasi;

b. memiliki kemampuan ketrampilan kerja dan wawasan di bidang Pengawasan;

c. sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun

3. Pengawas dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.

4. Pengawas terdiri dari Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

5. Sebelum melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Pengawas, harus terlebih dahulu mengucap sumpah atau janji di depan Rapat Anggota;

6. Tata cata pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian Pengawas dan sumpah Pengawas diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27

1. Dalam hal Koperasi telah mampu mengangkat Direksi/Manajer yang sudah profesional, maka Pengawas dapat diadakan secara tetap atau diadakan sewaktu¬waktu sesuai dengan kebutuhan ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Anggota;

2. Dalam hal Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka ditentukan :

a. Pengangkatan Direksi/Manajer harus langsung ditetapkan oleh Rapat Anggota.

b. Fungsi dan tugas Pengawas merupakan atau menjadi tugas dan tanggung jawab Pengurus dan Pengurus tidak ikut campur tangan kedalam pengelolaan kegiatan usaha, keuangan yang dijalankan oleh Koperasi (otonom).

3. Audit keuangan harus dilakukan oleh Akuntan Publik dan non keuangan oleh tenaga ahli di bidang tersebut atas permintaan Pengurus.

4. Pengaturan selanjutnya diatur di dalam Anggaran Rumah Tangga (ART).

Pasal 28

Hak dan Kewajiban Pengawas adalah :

a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijaksanaan dan pengelolaan Koperasi;

b. meneliti catatan dan pembukuan yang ada pada Koperasi;

c. mendapat segala keterangan yang diperlukan;

d. memberikan koreksi, saran, teguran dan peringatan kepada Pengurus;

e. merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga;

f. membuat laporan tertulis tentang hasil pelaksanaan tugas pengawasan kepada Rapat Anggota.

Pasal 29

Pengawas berhak menerima imbalan jasa sesuai keputusan Rapat Anggota.

Pasal 30

1. Pengawas dapat meminta jasa audit kepada Akuntan Publik yang biayanya ditanggung oleh Koperasi.

2. Biaya audit tersebut dimasukkan dalam anggaran biaya Koperasi.

Pasal 31

1. Pengawas dapat diberhentikan oleh Rapat Anggota sebelum masa jabatan berakhir apabila terbukti :

a. Melakukan tindakan, perbuatan yang merugikan keuangan dan nama balk Koperasi;

b. Tidak mentaati ketentuan Undang-Undang PerKoperasian beserta peraturan, ketentuan-ketentuannya, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dengan keputusan Rapat Anggota.

2. Dalam hal salah seorang anggota Pengawas berhenti sebelum masa jabatan berakhir, rapat Pengawas dengan dihadiri wakil Pengurus dapat mengangkat pengganti dengan cara :

Jabatan dan tugas tersebut dirangkap oleh anggota Pengawas yang lain;
Mengangkat dari kalangan anggota, untuk menduduki jabatan Pengawas tersebut;

3. Pengangkatan pengganti Pengawas sebagaimana tersebut pada ayat (2) di atas, dilaporkan oleh Pengawas pada Rapat Anggota yang terdekat setelah penggantian yang bersangkutan untuk diminta pengesahan dan atau memilih, mengangkat Pengawas yang lain.

BAB VIII
PENGELOLAAN USAHA

Pasal 32

1. Pengelolaan usaha Koperasi dapat dilakukan oleh Direksi/Manajer dengan dibantu beberapa orang karyawan yang diangkat oleh Pengurus melalui perjanjian atau kontrak kerja yang dibuat secara tertulis.

2. Pengurus dapat secara langsung melakukan pengelolaan kegiatan usaha Koperasi atau mendirikan Unit Usaha yang dikelola secara otonom dan profesional.

3. Pengangkatan seperti tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas setelah mendapat persetujuan Rapat Anggota.

4. Persyaratan untuk diangkat menjadi Direksi/Manajer adalah :

mempunyai keahlian di bidang usaha atau pernah mengikuti pelatihan di bidang usaha Koperasi atau magang dalam usaha Koperasi;
mempunyai pengetahuan dan wawasan di bidang usaha;
tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang keuangan dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindakan pidana di bidang keuangan-,
memiliki akhlak dan moral yang baik;
tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dan semenda sampai derajat ketiga dengan sesama Pengurus;
belum pernah terbukti melakukan tindak pidana apapun.

5. Dalam melaksanakan tugasnya Direksi/Manajer bertanggung jawab kepada Pengurus.

Pasal 33

Tugas dan kewajiban Direksi/Manajer adalah :

a. melaksanakan kebijakan Pengurus dalam pengelolaan usaha Koperasi;

b. mengendalikan dan mengkoordinir semua kegiatan usaha Koperasi yang dilaksanakan oleh para karyawan-,

c. melakukan pembagian tugas secara jelas dan tegas mengenai bidang pelaksanaannya;

d. mentaati segala ketentuan yang telah diatur dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Rapat Anggota, Kontrak Kerja, dan ketentuan lainnya yang berlaku pada Koperasi yang berkaitan dengan pekerjaannya;

e. menanggung kerugian usaha Koperasi sebagai akibat dari kelalaian dan atau tindakan yang disengaja atas pelaksanaan tugas yang dilimpahkan;

Pasal 34

Hak dan wewenang Direksi/Manajer :

a. menerima penghasilan sesuai dengan Perjanjian Kerja yang disepakati dan ditandatangani bersama oleh Pengurus dan Direksi/Manajer;

b. mengembangkan usaha dan kemampuan diri untuk melaksanakan tugas yang dibebankan;

c. membela diri atas segala tuntutan yang ditujukan kepada dirinya;

d. bertindak untuk dan atas nama Pengurus dalam rangka menjalankan usaha.

Pasal 35

1. Menetapkan pedoman pelaksanaan, pengelolaan usaha atau Standar Operasional Prosedur yang disahkan oleh Rapat Anggota.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan tugas, kewajiban, hak dan wewenang Direksi/Manajer dan karyawan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Ketentuan Khusus dan Kontrak Kerja.

BAB IX
PENASEHAT

Pasal 36

1. Apabila diperlukan, Pengurus dapat mengangkat Penasehat atas persetujuan Rapat Anggota.

2. Penasehat memberi saran/anjuran kepada Pengurus untuk kemajuan organisasi dan usaha Koperasi, baik diminta maupun tidak diminta.

3. Penasehat berhak menerima penghasilan/imbalan/jasa sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.

BAB X
PEMBUKUAN ORGANISASI

Pasal 37

1. Tahun Buku Koperasi adalah tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember, dan pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun pembukuan Koperasi ditutup.

2. Koperasi wajib menyelenggarakan pencatatan dan pembukuan sesuai dengan Prinsip Akuntansi yang berlaku di Indonesia dan Standar Khusus Akuntansi Koperasi khususnya Berta Standar Akuntansi Indonesia pada umumnya.

3. Dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah pembukuan Koperasi ditutup. maka Pengurus wajib menyusun dan menyampaikan laporan tahunan yang telah diaudit oleh Pengawas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ditandatangani oleh semua anggota Pengurus untuk disampaikan kepada Rapat Anggota yang disertai hasil audit Pengawas.

4. Apabila diperlukan, laporan tahunan Pengawas dapat diaudit oleh akuntan publik atas permintaan Rapat Anggota, atau Koperasi tidak mengangkat Pengawas tetap, maka laporan tahunan Pengurus harus diaudit oleh akuntan publik sebelum diajukan ke Rapat Anggota dan hasil audit tersebut menjadi perbandingan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus.

5. Ketentuan, pengaturan lebih lanjut mengenai isi, bentuk, susunan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurus dan pelaksanaan audit diatur dalam Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus.

BAB XI
MODAL KOPERASI

Pasal 38

1. Modal Koperasi terdiri dari:

a. Modal sendiri / ekuitas;

b. Modal luar / pinjaman.

2. Modal awal yang disetor pada saat pendirian Koperasi ditetapkan sebesar Rp. 2.205.000,- (Dua Juta Dua Ratus Lima Ribu Rupiah) yang berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib dari para pendiri Koperasi sebanyak 42 (Empat Puluh Dua) orang.

3. Modal Sendiri berasal dari Simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Dana Cadangan, dan bantuan berbentuk sumbangan, hibah dan lain-lain yang tidak mengikat.

Untuk memperbesar usahanya, Koperasi dapat memperoleh modal pinjaman
yang tidak merugikan Koperasi berupa pinjaman dari :

a. Anggota;

b. Koperasi lainnya dan atau anggotanya;

c. Bank dan lembaga keuangan lainnya;

d. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya;

e. Sumber lain yang sah dari dalam dan luar negeri;

f. Koperasi dapat melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan.

Pasal 39

1. Setiap anggota harus lunas membayar Simpanan Pokok secara turrai pada saat masuk menjadi anggota.

2. Setiap anggota diwajibkan harus membayar Simpanan Wajib.

3. Simpanan Pokok dan Simpanan Wajib yang disetor pada Koperasi tidak dapat diambil selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.

Pasal 40

1. Untuk meningkatkan pendapatan, Koperasi dapat menginvestasikan modal pada Koperasi lain, perusahaan lain dalam bentuk saham. Obligasi, penyertaan dan harus mendapat persetujuan Rapat Anggota.

2. Ketentuan dan pengaturan selanjutnya ditetapkan dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus.

BAB XII
SISA HASIL USAHA

Pasal 41

1. Sisa Hasil Usaha Koperasi merupakan pendapatan Koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya yang dapat dipertanggung jawabkan, penyusutan, dan kewajiban lainnya termasuk pajak dan zakat yang harus dibayarkan dalam tahun buku yang bersangkutan;

2. Sisa Hasil Usaha yang diperoleh dibagikan untuk :

a. Dana Cadangan sebesar 30 %

b. Dana Jasa Simpan pinjam sebesar 20 %

c. Dana Jasa Partisifasi Anggota sebesar 25 %

d. Dana Pengurus & Pengawas sebesar 10 %

e. Dana Karyawan sebesar 7,5 %

f. Dana Pembangunan Wilayah Kerja sebesar 2,5 %

g. Dana Sosial sebesar 2,5 %

h. Dana Pendidikan sebesar 2,5 %

Pasal 42

Bagian Hasil Usaha untuk anggota dapat diberikan secara langsung atau dimasukkan dalam simpanan atau tabungan anggota yang bersangkutan sesuai dengan Keputusan Rapat Anggota.

Pasal 43

Cadangan dipergunakan untuk pemupukan modal dan menutup kerugian Koperasi.

BAB XIII
PEMBUBARAN

Pasal 44

1. Pembubaran Koperasi dapat dilaksanakan berdasarkan :

keputusan Rapat Anggota;
keputusan Pemerintah.

2. Pembubaran oleh Rapat Anggota didasarkan pada :

atas permintaan sekurang-kurangnya '/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota;
Koperasi tidak lagi melakukan kegiatan usaha.

Pasal 45

1 Dalam hal Koperasi hendak dibubarkan maka Rapat Anggota memhentuk Tim Penyelesai yang terdiri dari unsur Anggota, Pengurus dan pihak lain yang dianggap perlu (Pembina) dan diberi kuasa untuk menyelesaikan pembubaran dimaksud.

2 Tim Penyelesai mempunyai hak dan kewajiban :

a. melakukan perbuatan hukum untuk dan atas nama Koperasi dalam
penyelesaian;

b. mengumpulkan keterangan yang diperlukan;

c. memanggil Pengurus, anggota dan mantan anggota tertentu yang diperlukan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama;

d. memperoleh, menggunakan dan memeriksa segala catatan dan arsip Koperasi;

e. menggunakan sisa kekayaan Koperasi untuk menyelesaikan kewajiban Koperasi baik kepada anggota maupun pihak ketiga;

f. membuat berita acara penyelesaian dan menyampaikan kepada Rapat Anggota.

3 Pengurus Koperasi menyampaikan keputusan pembubaran Koperasi oleh Rapat Anggota tersebut kepada Pejabat Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4 Pembayaran biaya penyelesaian didahulukan dari,pada pembayaran kewajiban lainnya.

Pasal 46

1. Seluruh anggota wajib menanggung kerugian yang timbul pada saat pembubaran Koperasi.

2. Tanggungan anggota terbatas pada Simpanan Pokok, Simpanan Wajib yang sudah dibayarkan.

3. Anggota yang telah keluar sebelum Koperasi dibubarkan wajib menanggung kerugian, apabila kerugian tersebut terjadi selama anggota yang bersangkutan masih menjadi anggota Koperasi dan apabila keluamya sebagai anggota belum melewati jangka waktu 6 (enam) bulan.

BAB XIV
SANKSI

Pasal 47

1. Apabila Anggota, Pengurus dan Pengawas melanggar ketentuan Anggaran Dasar/ Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan lainnya yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi oleh Rapat Anggota berupa :

peringatan lisan;
peringatan tertulis;
dipecat dari keanggotaan atau jabatannya;
diberhentikan bukan atas kemauannya sendiri;
diajukan ke Pengadilan.

Ketentuan mengenai sanksi diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XV
JANGKA WAKTU BERDIRINYA KOPERASI

Pasal 48

Koperasi didirikan untuk dalam jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB XVI
ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PERATURAN KHUSUS

Pasal 49

Rapat Anggota menetapkan Anggaran Rumah Tangga dan atau Peraturan Khusus, yang memuat peraturan pelaksanaan berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Koperasi dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 50

Anggaran Dasar ini disahkan oleh Rapat Pembentukan Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “BARAKAT MANDIRI" Korpri Kabupaten Banjar yang dilaksanakan di Aula Sekretariat Palang Merah Indonesia di Martapura pada hari Rabu tanggal Sepuluh bulan September tahun Dua Ribu Tiga.

KUASA PENDIRI
PENGURUS KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)
“BARAKAT MANDIRI”
KORPRI KABUPATEN BANJAR

HAJI ZAINUDDIN, BACHELOR OF SCIENCE (Ketua)

EDWAR GAIRI (Wakil Ketua)

DIDIN MIRAJI, SARJANA EKONOMI (Sekretaris)

MUHAMMAD SADIKIN, SARJANA EKONOMI (Wakil Sekretaris)

INSINYUR CANDRA DEWI (Bendahara)

ANGGARAN RUMAH TANGGA KOPERASI

2009-04-16T14:06:00.001+08:00

ANGGARAN RUMAH TANGGA ( A R T )

KOPERASI PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KPRI)

“BARAKAT MANDIRI” KORPRI

KABUPATEN BANJAR

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

(1) Koperasi ini bernama Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten Banjar.

(2) Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten Banjar berkedudukan di Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 40 (Komplek SETDA Banjar) Kecamatan Martapura Kabupaten Banjar Propinsi Kalimantan Selatan.

BAB II

U S A H A

Pasal 2

Koperasi melaksanakan kegiatan usaha, yaitu :

(1) Usaha Pokok (usaha yang berkaitan langsung dengan kebutuhan anggota) yaitu :

a. Simpan Pinjam

b. Perdagangan dan Jasa

c. Percetakan, Fotocopy dan Alat Tulis Kantor (ATK)

(2) Usaha Penunjang (usaha yang berkaitan langsung dengan pengembangan kebutuhan organisasi) yaitu :

a. Rekanan

b. Telekomunikasi

c. Agrobisnis

d. Transportasi

e. Developer

f. Pertambangan

BAB III

KEANGGOTAAN

Pasal 3

Persyaratan untuk menjadi anggota Koperasi sebagai berikut :

a. WNI (Warga Negara Indonesia).

b. PNS aktif dan atau Pegawai/ Karyawan Perusahaan Daerah/ Badan Milik Daerah dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Banjar.

c. Mengisi formulir permohonan menjadi anggota dan terdaftar dalam Buku Daftar Anggota Koperasi dan menanda tangani/ cap jempol dan menyerahkan pas photo ukuran 3 x 4 cm sebanyak 2 (dua) lembar sebagai tanda pengenal diri anggota ybs.

d. Mendapat persetujuan dari Pengurus Pengurus (KPRI) “Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten Banjar.

e. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan ketentuan/ Peraturan Khusus lainnya yang berlaku di Koperasi.

f. Bersedia membayar simpanan pokok sebesar Rp. 50. 000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) dengan cara pembayaran sekaligus tunai atau diangsur maksimal 5 (lima) bulan.

g. Bersedia membayar simpanan wajib sebesar Rp. 5,000,- (Lima Ribu Rupiah) setiap bulan dengan cara langsung dipotong melalui juru bayar/ bendaharawan unit kerja (Dinas/Instansi/Badan) masing-masing yang bersangkutan.

Pasal 4

Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan kepada siapapun dengan cara apapun.

Pasal 5

(1) Koperasi dapat menerima anggota lain sebagai anggota luar biasa.

(2) Persyaratan untuk dapat diterima menjadi anggota luar biasa sebagai berikut :

a. Tidak memenuhi salah satu syarat keanggotaan sebagaimana pada pasal tersebut di atas.

b. Mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus Koperasi dan disetujui oleh Pengurus Koperasi membayar simpanan pokok dan simpanan wajib sebagaimana berlaku pada anggota biasa.

c. Menyetujui isi Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku di Koperasi.

Pasal 6

(1) Anggota Luar Biasa mempunyai hak bicara tetapi tidak mempunyai suara untuk memilih atau dipilih menjadi Pengurus dan Pengawas Koperasi.

(2) Anggota Luar Biasa berhak atas Sisa Hasil Usaha (SHU) sesuai dengan jasa simpanan dan jasa usaha yang telah dilaksanakan di Koperasi.

(3) Anggota Luar Biasa berhak memperoleh pelayanan dari Koperasi.

BAB IV

RAPAT ANGGOTA

Pasal 7

(1) Rapat Anggota dilakukan / dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun.

(2) Rapat Anggota Tahunan (RAT) dilaksanakan paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya setelah tutup tahun buku (per 31 Desember)

Pasal 8

(1) Dalam Rapat Anggota Koperasi tiap anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota satu suara.

(2) Keputusan dalam Rapat Anggota diambil berdasarkan musyawarah untuk mendapatkan mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat maka keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak dari jumlah anggota yang hadir.

(3) Semua keputusan Rapat Anggota Koperasi harus dibuat dalam Berita Acara Keputusan Rapat Anggota yang ditanda tangani oleh pimpinan rapat dan disahkan oleh rapat anggota.

Pasal 9

(1) Rapat Anggota dapat dilaksanakan melalui system perwakilan/ kelompok anggota ataupun tidak.

(2) Rapat Anggota yang diselenggarakan melalui kelompok anggota dilaksanakan apabila koperasi telah mempunyai anggota minimal 500 (Lima ratus )orang.

(3) Rapat Anggota dengan system kelompok anggota diatur sebagai berikut :

a. Rapat Anggota dihadiri oleh utusan / perwakilan dari kelompok-kelompok anggota sebagai peserta rapat anggota.

b. Masing - masing kelompok anggota menetapkan utusan kelompoknya dan mendapatkan mandat dari Ketua Kelompoknya untuk hadir dalam Rapat Anggota, diambil dari kalangan anggota kelompoknya.

c. Utusan masing-masing kelompok anggota membawakan dan mewakili suara dari kelompoknya dalam Rapat Anggota dalam bentuk keputusan-keputusan/ usul/ pendapat dari anggota-anggota kelompoknya yang diajukan dalam rapat kelompok anggota tersebut yang membahas bahan-bahan yang diajukan/ disajikan oleh pengurus yang diterima oleh masing-masing kelompok anggotanya sebelum Rapat Anggota Koperasi diselenggarakan.

d. Jumlah utusan masing-masing kelompok anggota diatur dan ditentukan sebagai berikut :

- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 500 (Lima Ratus) sampai dengan 1000 (Seribu) orang maka utusan/ perwakilan kelompok anggota yang bersangkutan sebanyak 20 (Dua puluh) % (Prosen), termasuk ketua kelompok anggotanya ;

- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota antara 1001 (Seribu Satu) sampai dengan 3000 (Tiga Ribu) orang, maka utusan /perwakilan kelompok anggotanya adalah sebanyak 15 (Lima belas) % (Prosen) dari jumlah anggotanya termasuk ketua kelompok anggotanya ;

- untuk koperasi yang mempunyai jumlah anggota lebih dari 3000 orang, maka utusan masing-masing kelompoknya adalah sebanyak 10 (Sepuluh) % (Prosen) dari jumlah anggotanya termasuk Ketua kelompoknya.

e. Tiap-tiap kelompok anggota berhak hadir dalam Rapat Anggota dan mempunyai hak yang sama pula yaitu satu orang satu suara.

(4) a. Masing-masing kelompok anggota berjumlah minimal 20 (dua puluh) orang dan maksimal 50 (lima puluh) orang anggota biasa, yang dikoordinir oleh satu orang sebagai Ketua Kelompok dan satu orang Sekretaris Kelompok.

b. Kelompok anggota terdiri atas :

- masing-masing dinas/ instansi/ badan (unit kerja) lingkup pemerintah Kabupaten Banjar.

- masing-masing wilayah kecamatan lingkup pemerintah Kabupaten Banjar, dan atau

- bilamana dalam satu kelompok unit kerja jumlah anggotanya tidak mencukupi dari jumlah minimal anggota dalam kelompok anggota, maka atas keputusan Pengurus Koperasi kelompok dimaksud bisa digabung dengan kelompok anggota lainnya yang juga tidak mencukupi, sehingga dapat menjadi kelompok anggota yang dapat menghadiri pada Rapat Anggota.

- dan kelompok anggota luar biasa.

c. Dalam Rapat Anggota tersebut, maka :

- setiap utusan kelompok anggota mempunyai hak suara yang sama yaitu satu anggota utusan satu suara

- ketua kelompok anggota membawakan dan mengemukakan suara/ hasil keputusan-keputusan dari kelompok anggota masing-masing

- anggota-anggota utusan kelompok anggota yang lain dari masing-masing kelompok anggota dapat mengemukakan suara atas namanya sendiri sebagai utusan kelompok anggota yang otonom.

Pasal 10

Dalam hal Rapat Anggota baik dengan system kelompok ataupun tidak menggunakan system kelompok tidak dapat berlangsung karena tidak mencapai qourum, maka rapat anggota ditunda untuk paling lama 7 (tujuh) hari, dan apabila tetap belum mencapai quorum, maka atas kesepakatan anggota rapat dilaksanakan dengan ketentuan menjadi Rapat Anggota Luar Biasa.

Pasal 11

(1) Koperasi dapat mengadakan Rapat Anggota luar Biasa apabila keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya ada pada rapat anggota luar biasa.

(2) Rapat anggota Luar Biasa diadakan atas permintaan anggota adalah untuk hal-hal yang sangat prinsipil, terutama apabila telah terjadi kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan/tujuan Koperasi dan menimbulkan kerugian terhadap Koperasi.

(3) Usulan diadakan Rapat Anggota Luar Biasa disampaikan kepada Pengurus Koperasi secara tertulis dan ditanda tangani oleh minimum 20 (dua puluh) % (Prosen) dari jumlah anggota atau perwakilan anggota.

(4) Jika permintaan tersebut sesuai dengan ketentuan, maka pengurus harus memenuhi rapat dimaksud sesuai dengan kebutuhan dan peraturan lainnya yang berlaku.

(5) Rapat Anggota Luar Biasa dihadiri oleh anggota, pengurus, pengawas, pengelola serta Penasehat dan pejabat yang menangani Koperasi yang diundang secara khusus.

BAB V

PENGURUS

Pasal 12

(1) Pemilihan pengurus dilaksanakan melalui rapat anggota.

(2) Pengurus dipilih dari anggota biasa yang telah menjadi anggota dan terdaftar minimum 2 (dua) tahun.

(3) Masa jabatan pengurus selama 3 (tiga) tahun, dan bisa dipilih kembali.

(4) Maksimal jabatan pengurus dapat 2 (dua) periode berturut-turut.

(5) Sesama Pengurus ataupun dengan Pengawas tidak mempunyai hubungan keluarga.

(6) Pengurus mendapatkan imbalan jasa (honor) serta imbalan lainnya yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya yang disusun setiap tahun dan mendapatkan persetujuan dan pengesahan pada Rapat Anggota.

(7) Dalam pelaksanaan tugasnya bilamana salah seorang Pengurus berhalangan tetap dan tidak bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Pengurus maka pengurus lengkap bersama-sama Pengawas menetapkan dan memutuskan Pejabat sementara yang akan menggantinya.

(8) Pada pelaksanaan Rapat Anggota/Rapat Anggota Tahunan berikutnya Pengurus dan Pengawas menyampaikan dan melaporkan tentang penetapan/keputusan pengisian jabatan sementara dimaksud sampai jabatan definitif diputuskan oleh Rapat Anggota.

Pasal 13

Syarat-syarat Pengurus adalah antara lain :

(1) Tidak menjadi/ menjabat sebagai Pengurus Koperasi lain (Koperasi Primer).

(2) Berpengalaman serta pernah menjadi/ menjabat sebagai pengurus, pengawas koperasi (Khusus untuk jabatan Ketua).

(3) Cakap dan memiliki kemampuan serta pengetahuan tentang perkoperasian.

(4) Jujur, amanah dan memiliki jiwa kepemimpinan serta berkepribadian menarik.

(5) Dapat dan mampu bekerjasama dengan sesama pengurus lainnya, dengan pengawas, pengelola dan atau pihak lainnya.

(6) Terpilih dalam fourom Rapat Anggota dan mendapat persetujuan/ disyahkan oleh pimpinan Rapat dalam Rapat Anggota.

(7) Mempunyai komitmen yang kuat untuk kemajuan koperasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada anggotanya.

(8) Sehat jasmani dan rohani.

(9) Untuk kesinambungan kegiatan dan pengelolaan usaha koperasi, disaat pergantian kepengurusan pengurus lama dipilih kembali minimal 1 (satu) orang.

Pasal 14

Tata cara pemilihan Pengurus Koperasi diatur berdasarkan keputusan Rapat Anggota Tahunan dengan menggunakan Sistem Formatur Mutlak atau Sistem Pemilihan Langsung dan Pemilihan Tidak Langsung (Formatur).

(1) Menggunakan Sistem Pemilihan Langsung, proses pemilihannya dilaksanakan sebagai berikut :

a. Melalui Pemilihan dengan sistem Formatur Rapat Anggota memilih beberapa orang sebagai Tim Formatur.

b. Tim Formatur didampingi Penasehat dan Pembina bersidang untuk memilih Pengurus.

c. Tim Formatur menetapkan susunan Pengurus yang terpilih untuk disahkan dalam Rapat Anggota.

(2) Sistem Pemilihan Tidak Langsung, proses pemiihannya dilaksanakan sebagai berikut :

a. Melalui Pemilihan Langsung Rapat Anggota memilih dan menetapkan beberapa orang sebagai tim formatur.

b. Tim formatur dipilih dan ditetapkan dari : unsur anggota, unsur Pengawas dan unsur Pengurus.

c. Tim Formatur didampingi Penasehat dan Pembina perkoperasian di Kab. Banjar bersidang untuk memilih dan menetapkan minimal 3 (tiga) orang calon Ketua Pengurus Koperasi.

d. Dipandu/ difasilitasi tim formatur tersebut calon-calon Ketua Pengurus Koperasi terpilih tersebut diserahkan ke forum Rapat Anggota untuk dilakukan pemilihan langsung.

e. Melalui Pemilihan Langsung Rapat Anggota memilih, menetapkan dan memutuskan siapa yang berhak sebagai Ketua Pengurus Koperasi Terpilih.

f. Ketua Pengurus Koperasi terpilih (juga sebagai Ketua Formatur) bersama-sama Tim Formatur lainnya paling lama 7 (tujuh) hari sudah dapat memilih, menetapkan dan memutuskan susunan kepengurusan Koperasi periode berikutnya secara lengkap sesuai dengan peraturan/ ketentuan yang berlaku.

(3) Untuk selanjutnya pelaksanaan serah terima jabatan dari Pengurus lama kepada Pengurus baru Koperasi dilaksanakan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah terpilihnya Pengurus baru dengan membuat Berita Acara Serah Terima, dilampiri Kegiatan dan Asset/ keuangan.

Pasal 15

(1) Tata kerja dan pembagian tugas pengurus diatur dalam suatu keputusan melalui Rapat Pengurus.

(2) Pengurus membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban (LPj), membuat, menyusun/mengajukan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) Koperasi pada setiap akhir tahun buku dan disampaikan pada Rapat Anggota Tahunan.

BAB VI

PENGAWAS

Pasal 16

(1) Susunan Pengawas Koperasi sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha Koperasi.

(2) Susunan pengawas Koperasi berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari :

a. Ketua

b. Anggota

c. Anggota

(3) Masa jabatan Pengawas Koperasi selama 3 (tiga) tahun, dan dapat dipilih kembali.

(4) Pengawas mendapatkan imbalan jasa sesuai dengan tugas pengawasannya pada tiap-tiap periode yang ditetapkan, besarnya berdasarkan Rencana Kerja (RK) dan Rencana Anggaran Pendapatan dan Biaya (RAPB) Koperasi.

(5) Dalam pelaksanaan tugasnya Pengawas Koperasi menyampaikan laporan hasil pengawasannya atas kegiatan dan asset/ keuangan Koperasi secara tertulis setiap triwulan kontinyo dan konsisten.

(6) Bilamana periode jabatan Pengawas telah habis, maka untuk pemilihan pengawas periode berikutnya baik sistem pemilihan, kreteria mengacu sebagaimana pada pasal 14.

BAB VII

PENGELOLA USAHA

Pasal 17

(1) Koperasi dapat mengangkat manajer/Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan sesuai dengan kebutuhan organisasi dan usaha koperasi.

(2) Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan diangkat melalui Surat Keputusan Pengurus Koperasi dan dilaporkan pada Rapat Anggota.

(3) Dalam pelaksanaannya Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan secara priodik dan kontinyo baik diminta ataupun tidak diminta melaporkan tugas dan tanggung jawab penuh kepada pengurus Koperasi.

(4) Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dan karyawan berhak mendapatkan Gaji, tunjangan atau imbalan lainnya sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Koperasi.

(5) Untuk jabatan Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian masa kerja, hak dan kewajibannya dibuatkan kontrak kerjanya dengan mengacu peraturan/ ketentuan yang berlaku serta kebutuhan dan kemampuan Koperasi.

(6) Kontrak kerja untuk jabatan Manajer/ Pengelola usaha/kepala bagian dibuat secara tertulis diatas kertas bermaterai dan ditanda tangani oleh pengurus atas nama Koperasi, dan pejabat yang bersangkutan.

(7) Dalam kontrak kerja diatur hal-hal yang berkenaan dengan antara lain :

a. Gaji, dan atau Imbalan jasa lainnya.

b. Jangka waktu berlakunya kontrak kerja.

c. Hak dan kewajibannya.

d. Konsekwensi pelanggaran isi kontrak.

e. Dalam hal perpanjangan kontrak kerja minimal 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa kontrak telah dibuat kesepakatan baru.

BAB VIII

KESEJAHTERAAN / SOSIAL

Pasal 18

(1) Koperasi mengupayakan bantuan/tunjangan atau imbalan jasa kepada anggota, Pengurus, Pengawas dan Manager/ karyawan antara lain seperti :

a. Jasa anggota koperasi.

b. Bingkisan/ paket.

c. Bantuan pengobatan kesehatan dan atau santunan kepada anggota yang meninggal dunia, dan yang mengalami musibah.

(2) Besarnya jasa, bingkisan dan santunan pada tersebut diatas akan ditetapkan dalam rapat pengurus dan disampaikan ke dalam Rapat Anggota untuk mendapatkan pengesahan.

BAB IX

S A N K S I

Pasal 19

Anggota Koperasi yang melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga maupun peraturan lain yang berlaku di Koperasi dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

(1) Anggota maupun anggota luar biasa yang mencemarkan nama baik dan merugikan Koperasi serta tidak mengindahkan kewajibannya sebagai anggota/melalaikan kewajibannya dalam membayar simpanan dan piutangnya sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, maka kepada anggota yang bersangkutan diberikan peringatan / teguran.

(2) Bilamana pada kurun waktu selanjutnya peringatan/ teguran tersebut tidak diindahkan maka yang bersangkutan dapat diberhentikan oleh pengurus dan selanjutnya keputusan dimaksud akan dilakukan pembahasan (disetujui atau ditolak) pada forum Rapat Anggota berikutnya.

(3) Simpanan pokok dan simpanan wajib dan simpanan lain/jasa lainnya dari anggota yang diberhentikan dikembalikan setelah anggota tersebut menyelesaikan kewajiban utang piutangnya.

Pasal 21

Pengurus, pengawas maupun pengelola/karyawan Koperasi yang melakukan pelanggaran atau penyalahgunaan wewenang atas tugas dan tanggung jawab yang dibebankan kepadanya dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan untuk selanjutnya dapat dipecat dari jabatannya berdasarkan hasil keputusan Rapat Anggota.

Pasal 22

(1) Pengurus,pengawas maupun pengelola Koperasi yang dengan sengaja dan atau karena kelalaiannya melakukan perbuatan yang menimbulkan kerugian Koperasi dikenakan sanksi ganti rugi sebesar kerugian yang disebabkan oleh masing-masing pengurus, pengawas maupun pengelola yang bersangkutan.

(2) Apabila tersebut pada ayat 1 diatas tidak mendapat tanggapan untuk membayar ganti rugi maka kepada yang bersangkutan berdasarkan hasil keputusan rapat anggota dapat diajukan kepengadilan baik perkara pidana maupun perdata.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

Ketentuan yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dengan peraturan khusus atau peraturan lainnya atas persetujuan Rapat Anggota.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

(1) Anggaran Rumah Tangga Koperasi ini disetujui/ disahkan oleh Rapat Anggota/ Rapat Anggota Tahunan Koperasi.

(2) Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal disahkan/ ditetapkan untuk dapat dijadikan pedoman kerja dalam menjalankan kegiatan Koperasi.

TATA TERTIB RAPAT ANGGOTA TAHUNAN

2009-04-16T14:04:00.002+08:00

BAB I

RAPAT

Pasal 1

1. Rapat Anggota yang diadakan oleh Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Barakat Mandiri” Korpri Kabupaten Banjar selanjutnya disebut Rapat Anggota Tahunan (RAT).

2. Rapat Anggota Tahunan (RAT) dimaksud adalah Rapat Anggota yang dilaksanakan menurut Pasal 18 Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 2

1. Rapat tersebut menurut Pasal 1 dilaksanakan pada tempat, hari, tanggal dan waktu sesuai Surat Undangan Pengurus Koperasi.

2. Tempat, acara, tata tertib dan bahan Rapat Anggota harus sudah disampaikan terlebih dahulu kepada Anggota sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan Rapat Anggota berdasarkan Pasal 16 Anggaran Dasar Koperasi.

BAB II

QUORUM

Pasal 3

Sebelum Rapat dimaksudkan dalam Pasal 1 dimulai, Pengurus Koperasi mengumumkan terlebih dahulu syah atau tidak syah rapat yang akan diadakan itu, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 14 Anggaran Dasar Koperasi.

BAB III

PIMPINAN RAPAT

Pasal 4

1. Rapat Anggota seperti dimaksud Pasal 1, dipimpin oleh Ketua Koperasi.

2. Apabila berhubung dengan salah satu atau lain hal Ketua tidak dapat memimpin rapat, maka pimpinan rapat dipegang oleh salah seorang pengurus.

3. Pimpinan Rapat dapat mengarahkan pembicaraan pada duduk persoalan yang sedang dibicarakan kemudian ditambah dengan penjelasan-penjelasan atau pendirian atau kebijakan Pengurus mengenai persoalan tersebut.

4. Pemberian penjelasan atau pendirian/ kebijaksanaan Pengurus dapat diserahkan kepada Anggota Pengurus lainnya.

5. Apabila dalam rapat menyimpang dari persoalan, maka Pimpinan rapat harus membawa kembali pembicaraan kepada pokok persoalan itu.

6. Apabila masa Jabatan Pengurus dan Pengawas telah habis, maka kepengurusan dinyatakan demisioner dan rapat memilih 3 orang yang dipilih dari dan oleh anggota untuk memfasilitasi terbentuknya Tim Formatur atau lainnya bilamana pemilihan secara langsung.

Pasal 5

Tugas Pimpinan Rapat adalah :

a. Membuka, menutup dan menskors rapat,

b. Memulai rapat tepat pada waktunya,

c. Menyusun acara rapat,

d. Memperingatkan Pembicara dalam sidang, apabila Pembicara menyimpang dari acara/persoalan yang sedang dibicarakan atau mempergunakan kata-kata yang dapat mengganggu suasana dalam rapat,

e. Mengumumkan jumlah Anggota yang hadir sebelum sidang dimulai,

f. Mengikuti secara seksama semua pembicaraan dalam rapat,

g. Mengumumkan hasil-hasil pemungutan suara, keputusan serta kesimpulan pembicaraan yang diambil dalam rapat,

h. Pada umumnya melakukan kebijakan untuk mengatur kelancaran dan ketertiban jalannya rapat/ sidang.

BAB IV

PESERTA RAPAT

Pasal 6

Yang berhak menghadiri Rapat Anggota adalah :

1. Anggota KPRI “Barakat Mandiri”,

2. Penasehat, Pengurus dan Pengawas KPRI “Barakat Mandiri”,

3. Kepala/ Utusan Instansi Pembina dari Dinas Perindagkop Kab.Banjar,

4. Pegawai/ karyawan koperasi yang karena pekerjaannya harus berada dalam ruang sidang/ rapat,

5. Para undangan koperasi.

Pasal 7

Pengunjung Rapat :

1. Hadir dalam rapat dan menandatangani daftar hadir sebelum rapat dimulai,

2. Mengikuti rapat hingga selesai,

3. Ikut berusaha agar rapat berjalan lancar dan tertib.

BAB V

HAK SUARA DAN HAK BICARA

Pasal 8

Hak suara dimiliki oleh Anggota Koperasi menurut Pasal 8 Anggaran Dasar Koperasi.

Pasal 9

1. Hak bicara dimiliki oleh :

a. Setiap Anggota Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) “Barakat Mandiri” Kab.Banjar,

b. Penasehat

c. Pengawas Koperasi,

d. Pengurus Koperasi,

e. Petugas/Utusan dari Dinas Perindagkop Kab.Banjar.

2. Para Pengunjung :

Para pengunjung yang tidak disebutkan dalam Pasal 9 ayat 1, ikut bicara apabila mereka mengajukan permintaan untuk berbicara dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Rapat, atau apabila Pimpinan Rapat menganggap perlu pengunjung tersebut untuk berbicara.

BAB VI

PEMUNGUTAN SUARA

Pasal 10

Berdasarkan Pasal 15 Anggaran Dasar Koperasi, dikatakan :

Pengambilan keputusan Rapat Anggota berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat,
Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka pengambilan keputusan oleh Rapat Anggota berdasarkan suara terbanyak dari jumlah Anggota yang hadir,
Dalam hal pemungutan suara, setiap Anggota mempunyai hak satu suara,
Anggota yang tidak hadir tidak dapat mewakilkan suaranya kepada Anggota yang lain yang hadir pada Rapat Anggota tersebut,
Pemungutan suara dapat dilakukan secara terbuka dan atau tertutup, kecuali mengenai diri orang dilakukan secara tertutup,
Keputusan Rapat Anggota dicatat dalam Berita Acara Rapat dan ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.

BAB VII

KEPANITIAAN / TIM

Pasal 11

1. Guna memperlancar jalannya rapat/pekerjaan, rapat dapat membentuk Panitia/Tim yang bertugas mengerjakan dan menyelesaikan pekerjaan dimaksud,

2. Panitia/Tim dimaksud dibentuk dan dibubarkan oleh Pengurus KPRI “Barakat Mandiri” Korpri Kab. Banjar setelah melaporkan dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Pengurus.

BAB VIII

LAIN – LAIN

Pasal 12

Hal-hal lain yang tidak tersebut dalam tata tertib ini dapat diputuskan dalam Rapat Anggota berdasarkan ketentuan umum yang tidak bertentangan dengan AD/ART Koperasi.